KOMITMEN BERANTAS KORUPSI, GUBERNUR APOLO SAFANFO HADIRI PELUNCURAN INDIKATOR MCP TAHUN 2025
KOMITMEN BERANTAS KORUPSI, GUBERNUR APOLO SAFANFO HADIRI PELUNCURAN INDIKATOR MCP TAHUN 2025
Gubernur Provinsi Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanfo, ST, MT, IPM menegaskan komitmennya untuk mendukukung KPK RI dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan transparan. Hal ini disampaikan Gubernur saat menghadiri Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 secara daring di Gedung Negara, Merauke pada Rabu (5/3/2025). Selain Gubenur, acara yang dipusatkan di Gedung ACLC C1 KPK, Jakarta secara daring tersebut juga dihadiri oleh Plt. Sekda Drs. Maddaremmeng, MSi, Asdda II Sunarjo, S.Sos, Inspektur Sucahyo Agung, SIP, MSi, CGRE, CGCAE, Para Kepala OPD Pemangku MCP dan Admin MCP.
MCP menjadi tolok ukur utama dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi serta memastikan standar minimal tata kelola pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Indikator MCP 2025 disusun berdasarkan evaluasi mendalam dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setiap indikator yang ditetapkan selaras dengan tantangan dan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
“MCP diharapkan dapat membantu monitoring, surveillance, controlling, dan prevention bagi setiap daerah. Ke depannya, daerah harus mampu melakukan monitoring langsung terhadap kondisi wilayahnya, mengontrol potensi kerawanan, serta mengamati (surveillance) dengan pendekatan kearifan lokal, sehingga tujuan pencegahan korupsi dapat tercapai,” tambah Setyo.
Dalam kesempatan tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, menekankan bahwa sinergi antara KPK, Kemendagri, dan BPKP melalui MCP menjadi pendorong utama dalam meningkatkan integritas pemerintah daerah.
“MCP adalah instrumen utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi tata kelola dan sistem pengawasan. Dengan penerapan MCP yang optimal, daerah akan memperoleh manfaat signifikan, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta penguatan pengawasan internal,” jelas Sang Made.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, menyoroti bahwa MCP berperan penting dalam pengawasan aspek perencanaan dan penganggaran APBD. Hal ini bertujuan untuk mencegah inefektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami menemukan potensi inefektivitas anggaran daerah mencapai Rp. 37,97 triliun. Oleh karena itu, pada periode awal pemerintahan daerah yang baru, diharapkan perangkat daerah dapat melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran,” ungkap Suhartono.
Peluncuran indikator MCP 2025 ini turut dihadiri Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak; Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Wawan Wardiana; Direktur Korsup KPK Wilayah I-V; serta perwakilan dari 546 pemerintah daerah yang hadir secara daring. Dalam kegiatan ini, KPK juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam implementasi MCP 2024
Pada 2024, KPK bersama Kemendagri dan BPKP telah mengimplementasikan MCP di 546 pemerintah daerah. Hasil evaluasi MCP 2024 menunjukkan total nilai capaian nasional sebesar 76, mengalami kenaikan satu poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, masih dibutuhkan sejumlah perbaikan guna mengakselerasi pencegahan korupsi melalui MCP. Sebagai tindak lanjut, MCP 2025 hadir dengan penyempurnaan indikator untuk menutup celah korupsi. Delapan area intervensi utama tetap menjadi fokus, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD dan optimalisasi pajak daerah.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Didik Agung Widjanarko, menjelaskan bahwa delapan area tersebut terdiri atas 16 sasaran pencegahan korupsi dengan 111 indikator. Dengan adanya penyempurnaan ini, Didik berharap pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam menerapkan upaya pencegahan korupsi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut kepada Gubernur Apolo Safanfo, Inspektur Sucahyo Agung melaporkan capaian nilai MCP Provinsi dan Kabupaten Cakupan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, dari rata-rata capaian Nasional 76, Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendapatkan nilai 65 turun dari tahun sebelumnya 67,84, disusul Kabupaten Asmat 57, Kabupaten Mappi 46, Kabupaten Merauke 35 dan Kabupaten Boven Diegul 17, sehingga diperlukan kerjasama semua pihak dan langkah-langkah taktis untuk peningkatannya (Scada).
