WAGUB PAPUA SELATAN DAN PARA BUPATI HADIRI RAKOR PEMANTAUAN RENAKSI PENCEGAHAN KORUPSI MCP KPK WILAYAH PAPUA SELATAN TAHUN 2024 DAN 2025.
WAGUB PAPUA SELATAN DAN PARA BUPATI HADIRI RAKOR PEMANTAUAN RENAKSI
PENCEGAHAN KORUPSI MCP KPK WILAYAH PAPUA SELATAN TAHUN 2024 DAN 2025.
Dalam rangka koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik di Papua Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengadakan Rapat Koordinasi Pemantauan Renaksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah di Wilayah Papua Selatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 pada Selasa (11/03/2025).
Acara yang mengundang Gubernur, Para Bupati, Sekda, Inspektur, Kepala OPD Pemangku dan Admin MCP baik Provinsi maupun Kabupaten se-Papua Selatan ini, dipimpin oleh Ka Satgas Korsupgah KPK Wilayah V.3 Abdul Haris secara daring langsung dari Gedung Merah Putih Kuningan Jakarta dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa, Inspektur Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala BKPSDM, Kepala Bapperida, Kepala DPMPTSP serta admin MCP disamping para Bupati, Sekda, Ka OPD dan Admin MCP Kabupaten cakupan yang juga hadir secara daring.
Dalam arahannya Abdul Haris menyampaikan bahwa kegiatan kali ini dilaksanakan secara daring mengingat kebijakan efisiensi yang ada serta meminta Pemda lebih serius dalam melaporkan indikator MCP pada 8 area yang ada yakni: Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Pelayanan Publik, Pengawasan APIP, Menejemen ASN, Pengelolaan BMD dan Optimalisasi PAD sekaligus melaporkan rencana aksi dalam rangka peningkatan capaian nilai MCP yang masih rendah sekaligus mendengar komitmen dari masing-masing Kepala Daerah yang hadir.
Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa yang hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan komitmenya untuk mendukung pelaksanaan penilaian MCP oleh KPK sebagai upaya mewujudkan Good Government di Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten cakupannya, juga semua upaya dalam rangka meningkatkan capaian indikator yang ada, termasuk pemberian TPP khusus baik APIP dan UKPBJ agar lebih independen.
Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan, Sucahyo Agung dalam tanggapannya melaporan hasil capaian 8 area penilaian MCP Tahun 2024 dari rata-rata capaian Nasional 76, Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendapatkan nilai 65 turun dari tahun sebelumnya 67,84, dengan rincian: Perencanaan (100), Penganggaran (46), Pengadaan Barang/Jasa (32,95), Pelayanan Publik (63,05), Pengawasan APIP (73,94), Menejemen ASN (77,66), Pengelolaan BMD (63,31) dan Optimalisasi PAD (60,72) serta berbagai langkah dalam rangka perbaikan dan peningkatannya yang akan dilaksanakan di tahun 2025 (Scada).
