Bentuk Clearing House, Pemprov Papua Selatan Terima Penghargaan LKPP
Bentuk Clearing House, Pemprov Papsel Terima Penghargaan LKPP
Sebagai bentuk penghargaan atas daerah yg telah membentuk clearing house, maka dalam acara Pembukaan Rakorda PBJ Se-Tanah Papua (16-10-2024) di Swissbell Hotel Merauke, Ketua LKPP serahkan penghargaan pada beberapa Pemerintah Daerah di Tanah Papua.
Penghargaan tsb diterima oleh Bentuk Clearing House, Pemprov Papsel Terima Penghargaan LKPP
Sebagai bentuk penghargaan atas daerah yg telah membentuk clearing house, maka dalam acara Pembukaan Rakorda PBJ Se-Tanah Papua (16-10-2024) di Swissbell Hotel Merauke, Ketua LKPP serahkan penghargaan pada beberapa Pemerintah Daerah di Tanah Papua.
Penghargaan tsb diterima oleh Sunarjo, SSos mewakili Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Drs. Rudy Sufahriadi.
Menurut Inspektur Provinsi Papua Selatan Sucahyo Agung DA, SIP, MSi, CPM, CGRE yang juga selaku Ketua Lantera Papeda, clearing house sendiri adalah wadah koordinasi lintas instansi yang dibentuk dalam rangka advokasi penyelesaian permasalahan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dan dibentuk berdasarkan SK Gubernur Papua Selatan Nomor: 800/271/2024, tanggal 2 Agustus tentang Pembentukan Layanan Advokasi Terpadu Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa (Lantera Papeda) dan telah dilaunching oleh Pj Gubernur di sela2 Rakor MCP KPK di Merauke (10-08-2024) yang dihadiri langsung Wakil Ketua KPK Aleksander Marwata dan rombongan, Pj. Gubernur, Forkopimda, Para Bupati, Ketua DPRD dan OPD Pengampu MCP Se-Papua Selatan.
Dalam perjalanannya clearing house ini telah melakukan pendampingan dan advokasi atas beberapa OPD yang mengalami masalah, kendala teknis bahkan keraguan dalam proses PBJ (scada)., Sunarjo, SSos mewakili Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Drs. Rudy Sufahriadi.
Menurut Inspektur Provinsi Papua Selatan Sucahyo Agung DA, SIP, MSi, CPM, CGRE yang juga selaku Ketua Lantera Papeda, clearing house sendiri adalah wadah koordinasi lintas instansi yang dibentuk dalam rangka advokasi penyelesaian permasalahan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dan dibentuk berdasarkan SK Gubernur Papua Selatan Nomor: 800/271/2024, tanggal 2 Agustus tentang Pembentukan Layanan Advokasi Terpadu Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa (Lantera Papeda) dan telah dilaunching oleh Pj Gubernur di sela2 Rakor MCP KPK di Merauke (10-08-2024) yang dihadiri langsung Wakil Ketua KPK Aleksander Marwata dan rombongan, Pj. Gubernur, Forkopimda, Para Bupati, Ketua DPRD dan OPD Pengampu MCP Se-Papua Selatan.
Dalam perjalanannya clearing house ini telah melakukan pendampingan dan advokasi atas beberapa OPD yang mengalami masalah, kendala teknis bahkan keraguan dalam proses PBJ (scada).